jilbabers divonis bersalah kasus suap

Dharnawati Divonis Bersalah Sogok Anak Buah Muhaimin
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta -- Terdakwa kasus suap proyek Dana Percepatan dan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Dharnawati alias Nana divonis bersalah oleh hakim dan dihukum bui 2,5 tahun penjara. Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua itu juga diganjar hukuman denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu,” kata Ketua Majelis Hakim Eka Budi Prijatna dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI, Senin, 30 Januari 2012.

Yang memberatkan putusan, perbuatan terdakwa tercela dan melukai perasaan masyarakat serta tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, punya tanggungan keluarga, belum pernah dihukum sebelumnya, dan mengakui perbuatannya.

Vonis hakim lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum pimpinan Dwi Aries. Dalam sidang 16 Januari 2012 lalu jaksa menuntut Dharnawati dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam putusannya hakim menyatakan Dharnawati terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan kesatu, Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Ia dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi memberikan suap kepada dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 1,5 miliar. Fulus itu diduga uang pelicin terkait dengan proyek DPPID.

Hakim menjelaskan Dharnawati awalnya menyatakan keinginannya untuk menggarap proyek DPPID di empat kabupaten di Papua, yakni Keerom, Teluk Wondama, Mimika, dan Manokwari. Niat itu muncul setelah Dharnawati melihat tulisan pada whiteboard di ruang Sekretaris Jenderal Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) I Nyoman Suisnaya, yakni daerah-daerah yang mendapat jatah DPPID.

PT Alam Jaya kemudian memperoleh proyek senilai Rp 73 miliar untuk empat kabupaten. Sebagai kompensasinya, Dharna menyiapkan commitment fee sepuluh persen dari total nilai kontrak. Sebagian dari fee tersebut, yakni sebesar Rp 1,5 miliar, dicairkan Dharna pada 25 Agustus 2011. “Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Nyoman dan Dadong Irbarelawan bahwa commitment fee sudah cair,” ujar hakim Eka.

Setelah mendengar kabar dari Dharna tentang pencairan fee, Nyoman dan Dadong kemudian memerintahkan pegawai Kemenakertrans bernama Dandan mengambil duit yang disiapkan Dharna. Duit yang dibalut kardus durian itu kemudian disimpan di brankas ruang Sesditjen atas perintah Nyoman dan Dadong. “Dengan demikian unsur memberi sesuatu kepada penyelenggara terpenuhi,“ kata Eka.

Jaksa masih pikir-pikir banding meski hukuman hakim tidak sampai dua per tiga tuntutan mereka. Sedangkan pengacara Dharna, Djaka Sutrasta, juga masih menggunakan waktu sepekan ke depan untuk pikir-pikir banding. “Meski vonis di bawah tuntutan, tetap terlalu berat buat dia (Dharnawati),” ujarnya usai persidangan.