Jangan Cuma Salahkan Majikan, Salahkanlah Budak2nya !!!

Secara umum dan menyeluruh, dalam hukum Syariah Islam, siapapun yang mencuri
hukumannya adalah potong tangan, dan ini dinamakan hukum Syariah Islam jangan
dianggap penyiksaan. Hukum ini berlaku umum tidak seorangpun umat Islam
menentangnya.

Jadi, kalo seorang budak atau TKI mencuri barang2 majikannya, maka hak majikan
untuk menghukumnya baik itu memotong tangannya, atau cuma mem-bentak2 saja, dan
hal ini janganlah diperpolitisir dengan menuduh sang majikan melakukan
penyiksaan. Tindakan majikan di Arab Saudia itu adalah syah berada dibawah
perlindungan hukum Syariah Islam disana. Jadi jangan disamakan dengan hukum
Pancasila dimana pembantu yang mencuri barang2 majikannya harus diadili dan
dihukum oleh pengadilan dimana majikan harus membayarnya, dan apabila keluarga
si pembantu menyogok pengadilan lebih banyak, maka sipembantu yang mencuri
malahan bebas, tidak bersalah dianggap tidak terbukti mencuri padahal sang
majikannya sudah menunjukkan bukti2nya tapi oleh pengadilan dengan gampang aja
dikatakan barang2 buktinya hilang entah kemana.

Jadi hormatilah hukum Syariah Islam di Arab Saudia, janganlah cuma menyalahkan
majikannya yang menghukum budak2nya yang bersalah, setiap kesalahan itu khan
memang harus dihukum, kalo kaya bisa dipaksa bayar denda, tapi kalo miskin tentu
tidak bisa membayar, jadi apa salahnya kalo digebukin aja..... lalu kenapa
harus dianggap penyiksaan atau penganiayaan ??? Jadi kalo menyoal kepada
penyiksaan, tidak ada yang lebih kejam dari tentara RI yang menyiksa RMS
dipenjara yang dianggap bersalah cuma mengibarkan bendera RMS. Tidak ada yang
lebih brutal dari aparat RI yang menyiksa orang2 Papua yang tidak bersalah tapi
dianggap bersalah karena mereka orang Papua bukan orang Jawa.

Syariah Islam sangat jelas dan konsistent dalam melindungi hak majikan dalam
kaitannya menentukan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada budak2nya yang
melakukan kesalahan.

Budak2 dalam Syariah Islam juga memiliki hak, yaitu hak untuk tunduk, patuh, dan
setia kepada majikannya.

Jadi, kita sebagai WNRI berada dibawah hukum yang berdasarkan Pancasila dimana
siapapun yang bersalah itu ditetapkan kesalahannya oleh pengadilan negeri, dan
hukumannya juga dilaksanakan oleh aparat hukum negara bukan dihukum oleh
atasannya atau dihukum oleh majikannya. Jadi dalam hukum sekuler Pancasila ini,
majikan, atasan, atau pimpinan kantor dilarang mengadili atau mengeksekusi
anggauta2nya, bawahannya, pegawainya, pembantu2nya yang dianggap melakukan
kesalahan. Hak mengadili dan mengeksekusi hukuman atas kesalahan atau perbuatan
salah, hanya ada pada negara bukan individu, organisasi, ataupun partai politik.

Demikianlah, hukum Syariah Islam cukup sederhana tidak ber-belit2, kalo budak
bersalah, maka majikannya yang mengadili dan menghukumnya, tidak bisa menyogok
agar yang salah dianggap tidak salah.

Beda dengan hukum sekuler dalam negeri kacau balau Pancasila, dimana seseorang
yang bersalah tidak bisa diadili dan dihukum oleh atasannya atau oleh
majikannya, tapi oleh pengadilan yang bisa disogok bisa KKN, bisa nepotisme, dan
bisa membuat yang bersalah jadi bebas dianggap tidak bersalah, bahkan yang sudah
dihukum penjarapun masih bisa sogok agar hidup diluar penjara tapi se-olah2
berada dipenjara.

Demikianlah, hukum Syariah Islam di Arab Saudia hanya berhak melindungi majikan
sebagai penanggung jawab budak2nya bukan sebaliknya, sehingga tidak bisa
siapapun mengadili majikan yang jadi korban atas kesalahan2 yang diperbuat
budak2nya. Artinya, kalopun sang majikan mau dituntut ke pengadilan atas
hukuman yang dijatuhkan kepada budak2nya, maka dipengadilanpun hanya didengar
keterangan sang majikan bukan keterangan dari budak2nya.

Negara RI ini tidak konsistent, disatu pihak mengakui hukum Syariah Islam tapi
dilain pihak menentangnya apabila dalam posisi yang merugikan. Hal inilah yang
selalu menjerumuskan negeri ini selalu dipihak yang kalah atau yang salah.

Syariah Islam melindungi hak majikan, dan budak2nya dilindungi oleh majikannya
bukan dilindungi oleh negara2 kafir diluarnya.

Kalo budak2nya melakukan kesalahan, maka yang menentukan hukumannya adalah sang
majikan bukan ditentukan oleh negara2 kafir diluarnya.

Hukum Syariah Islam sangat ketat, teliti, dan secara mendetail melindungi hak
majikan terhadap budak2nya yang bisa anda semua mempelajarinya dari AlQuran
maupun hadist2nya. Jadi, atas dasar hukum Syariah Islam inilah setiap majikan
berhak menghukum budak2nya yang melakukan kesalahan.

Ingat ya, budak2 yang melakukan kesalahan bukan diadili tetangganya, atau negara
tetangganya. Hukuman terhadap budak2 yang bersalah bukan dilakukan oleh negara
dimana budak2 itu berasal.

> "sunny" wrote:
> TKI Disiksa Majikannya di Arab Saudi
> Karena itu, pemerintah didesak agar
> menyampaikan pernyataan keras terhadap
> pemerintah Arab Saudi secara resmi.

Penganiayaan TKI di Arab Saudia terkait masalah hukum Syariah Islam yang
melindungi hak majikan menghukum budak2nya yang bersalah.

Hubungan antara majikan dan budak2nya bisa anda baca secara jelas sekali dalam
Syariah Islam ataupun ajaran Islam yang benar. Masalah yang mungkin timbul
dalam kasus2 TKI yang teraniaya ini hanyalah menyangkut cara2 menafsirkan ayat2
Quran itu sendiri. Namun dalam satu hal yang pasti, Islam dalam Quran
melindungi HAK MAJIKAN sehingga apabila budaknya melakukan kesalahan maka hanya
majikanlah yang berhak menghukumnya ataupun mengadilinya, bukan tetangganya yang
berhak menghukum atau mengadilinya, juga bukan pemerintah RI dan aparat2nya
termasuk kedubes RI disana. Karena status budak itu sudah dibeli yang bisa
dipastikan hak mutlak dari majikan sebagai pemiliknya.

Oleh karena itulah sia2 upaya pemerintah RI maupun kedubes RI yang berdasarkan
Syariah Islam tidak memiliki hak2 apapun yang bisa dijadikan alasan untuk
melepaskan TKI tsb dari hukuman yang memang harus diterimanya dari sang majikan.

Syariah Islam tidak mengakui hak mendirikan negara kafir seperti negara
Pancasila apalagi mengakui hukum2 kafir yang justru harus diperangi,
dimusnahkan, dan dilarang demi tegaknya Syariah Islam itu sendiri. Syariah
Islam hanya mengakui satu negara dunia dibawah caliph.

Jadi meskipun secara Internasional Arab Saudia mematuhi hukum Internasional,
tapi hal itu hanyalah berkait dalam hubungan luar negeri dan keberadaan Arab
Saudia sebagai negara anggauta UN, namun untuk khusus urusan kedalam negerinya,
maka yang berlaku hanyalah hukum Syariah Islam yang tidak bisa dicemari atau
di-kait2kan dengan hukum2 lainnya diluar Arab Saudia.

Ny. Muslim binti Muskitawati.

Makanya Nya, kalau masak sayur jangan terlalu asin. Gini deh jadinya tekanan darah naik alias bludreg....