Menghukum Budak Bukanlah Penganiayaan !!!

Hukum negara dimanapun didunia, baik itu hukum Syariah Islam ataupun hukum
sekuler essensinya sama atau intinya sama, yaitu sama2 mengatur yaitu mengatur
hak dan privilege.

Jadi kalo suatu negara sudah ditetapkan menggunakan hukum Islam, maka seluruh
rakyatnya dan pemerintahnya harus konsisten menjalankan hukum yang ditetapkan
dalam Syariah Islam itu sendiri.

Demikian juga kalo negara sudah ditetapkan menggunakan hukum sekuler, maka
seluruh rakyat dan negaranya juga harus konsistent menjalankan hukum sekuler
yang tertulis dalam UU negaranya.

Jadi tidak peduli apakah sebuah negara itu menjalankan hukum Syariah Islam
ataupun hukum sekuler, semuanya harus sama2 menjalankannya dengan konsistent apa
yang tertulis dalam kitab UU-nya.

Dalam hukum Islam, maka hak setiap orang ber-beda2, misalnya orang kafir,
perempuan, orang murtad, dan Yahudi itu dibatasi hak2nya tidak bisa sama hak
muslimin dengan kafir, murtad atau yahudi, juga tidak bisa sama hak wanita dan
laki2. Selain masalah perbedaan hak, juga ada perbedaan privilege, yaitu hak
untuk melaksanakan hukum, contohnya seorang Mullah lebih berhak menafsirkan
ayat2 Quran dibandingkan seorang biasa yang bukan mullah. Juga seorang qadi
lebih berhak untuk mengadili. Juga seorang penghulu lebih berhak untuk menikahi
pasangan. Dan yang penting untuk anda pahami adalah bahwa majikan lebih berhak
mendakwa, mengadili dan menghukum budak2nya dibandingkan tetangganya, karena
budak itu adalah hak milik majikan.

Meskipun sama2 melindungi hak dan privelege, namun hukum sekuler ada perbedaan
yang besar dalam hak dan privelege ini, contohnya, kalo seorang isteri serong,
maka suami hanya bisa menuntut sang isteri ke pengadilan, dan keputusan salah
benarnya diputuskan pengadilan, juga hukumannya diputuskan dan dijalankan oleh
pengadilan bukan diputuskan atau dilaksanakan oleh suaminya.

Lain dalam hukum Syariah Islam, apabila isteri serong dan ada saksinya paling
sedikit 4 orang, maka hukumannya dirajam pertama dilakukan oleh suaminya, baru
disusul semua penduduk dilingkungannya. Hal begini kalo dalam negara sekuler
dianggap barbar, padahal dalam hukum sekuler itu sendiri si korban dilarang
menghukum pelaku yang bersalah, dilarang mengadilinya sendiri, ada pengadilan,
ada polisi dlsb dimana korban tidak boleh seenaknya membalasnya, dan hal ini
dalam banyak hal merupakan kelemahan yang mengakibatkan hakimnya korup, polisi
bisa disogok dan keseluruhan system sekuler ini akhirnya korup dan negaranya
hancur akibat privelege pelaksanaan eksekusi hukum itu dilaksanakan bukan oleh
korban2nya seperti dalam Syariah Islam.

Sama halnya, dalam mengatur hak2 seorang majikan dimana budak2 itu telah
dibelinya sehingga hak2 budak itu tentu berada ditangan majikan yang membelinya.
TIDAK MUNGKIN majikan menganiaya budak2nya, sama tidak mungkinnya seorang
pemilik mobil merusak mobilnya. Tapi ada kalanya si budak2 ini melakukan
pelanggaran yang merugikan majikan, maka dalam kasus ini sang majikan berhak
mengadili dan menghukum budak2nya bahkan hingga mati. Dan janganlah hal2
seperti ini dianggap menyiksa atau menganiaya, karena tidak mungkin majikan
menyiksa atau menganiaya budak2nya seperti tentara dan polisi menyiksa dan
menganiaya orang Papua dan orang Maluku dipenjara padahal mereka tidak pernah
membeli orang Papua dan orang Maluku itu sendiri.

Bayangin dong ! Apa hak polisi dan tentara sehingga mendapatkan privilege untuk
menyiksa dan menganiaya orang Ambon, Papua dan Aceh yang sama sekali bukan
budaknya, bukan pegawainya, bukan juga anak buahnya. Tapi malah majikan yang
jelas2 menghukum budak2nya sendiri malah dituduh menganiaya maupun menyiksa,
kenapa membutakan diri dengan penganiayaan dan penyiksaan yang sebenarnya yang
dilakukan tentara atau Polisi ????

Jadi terus terang, sebagai seorang scientist saya harus jujur, saya harus
netral, bahwa majikan di Arab Saudia tidak bersalah karena menghukum budak2nya
dan hal itu merupakan hak dan privelege seorang majikan yang tidak bisa dituntut
karena memang begitulah hukum Syariah Islam adanya. Majikan2 di Arab Saudia
melaksanakan hak2nya sesuai dengan hukum yang berlaku disana tentunya. Jangan
dituduh sebagai penganiayaan atau penyiksaan, karena apa yang dilakukan para
majikan di Arab Saudia berbeda dengan apa yang dilakukan tentara dan polisi di
Indonesia yang memang menganiaya dan menyiksa tahanan2 yang bukanlah hak dan
privelegenya meskipun dalam hukum Pancasila itu sendiri.

Ny. Muslim binti Muskitawati.