Islamphobia, Alat Politik Penguasa Perancis

by hamba tuhan Mon 11 Apr 2011, 9:47 pm

April 11, 2011
Partai Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, UMP baru-baru ini menggelar debat tentang isu kontroversial "Islam di Perancis". Debat ini menandai gerakan baru Paris untuk membatasi gerak dan kebebasan umat Islam di negara ini. Di sisi lain, debat tersebut mendapat reaksi luas dari media, partai dan publik umum Perancis. Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi demo di Paris menentang keras langkah Partai UMP. Demonstran menuding pemerintah menggelar konferensi anti-Islam dan bukannya membahas Islam.

Salah satu demonstran mengatakan, "Konferensi seperti ini tidak dapat dibenarkan. Kami telah lelah dengan sikap anti-Islam para elit politik dan media yang menyebarkan Islamphobia." Dominique de Villepin, mantan Perdana Menteri Perancis termasuk tokoh yang mengkritik konferensi kubu UMP. Ia menandaskan, "Tak etis sebuah negara yang menghadapi banyak kesulitan kemudian kita melecehkan kelompok tertentu. Di kondisi seperti ini isu Islam jangan diangkat, namun isu-isu seperti keadilan, demokrasi dan perdamaian seharusnya menjadi prioritas. Kita tidak selayaknya mengangkat masalah yang hanya menimbulkan perpecahan dan membuat rakyat khawatir."

Sementara itu, kubu sayap kiri juga memprotes konferensi yang melecehkan nilai-nilai Islam. Menurutnya sikap pemerintah bertentangan dengan prinsip Laïcité (Sekularisme). Kubu ini menilai konferensi ini menjadi alat bagi Nicolas Sarkozy untuk menarik dukungan dan suara dari kubu kanan konservatif. Saat ini Sarkozy dalam kondisi paling buruk semenjak berkuasa. Di sisi lain, pemilu presiden di negara ini hanya tinggal 13 bulan lagi. Poling terbaru menunjukkan Ketua Partai Front Nasional Perancis, Marine Le Pen memiliki kesempatan paling besar untuk memenangkan pilpres mendatang. Marine Le Pen dikenal memiliki ideologi radikal dan anti-Islam.

Mingguan Marianne cetakan Paris menulis,"Sarkozy, presiden dari kubu sayap kanan sangat terpukul dengan meningkatnya popularitas Partai Front Nasional." Seraya mengisyaratkan hasil poling yang menunjukkan menurunnya popularitas Sarkozy, mingguan ini menambahkan, jutaan warga yang mendukung Sarkozy dalam pemilu 2007 kini mulai berbalik. Mereka ini kini malah membenci Sarkozy. Rakyat juga marah terhadap presiden mereka. Kini Sarkozy kehilangan basis rakyatnya.

Konferensi anti-Islam ini digagas pertama kalinya oleh Jean-Francois Cope dari kubu UMP. Cope saat menjelaskan tujuan konferensi ini mengatakan, konferensi ini ditujukan untuk meringankan beban muslim Perancis serta menghapus kesalahpahaman soal Islam. Namun apa yang terjadi di konferensi dan tanggapan para peserta khususnya dari kubu pemerintah yang radikal berbeda dengan tujuan yang diungkapkan Cope. Hasil dari konferensi ini adalah upaya untuk meratifikasi 26 undang-undang di parlemen untuk membatasi gerak umat Islam di negara ini. Selain itu, UU ini diklaim untuk mengokohkan ideologi Laïcité (Sekularisme) di Perancis.

Di antara UU tersebut adalah larangan bagi muslim Perancis untuk menggelar shalat jamaah di jalan-jalan. Sementara itu, umat Islam Perancis di sejumlah tempat terpaksa menggelar shalat Jum'at di jalan karena tidak memiliki masjid yang cukup. Dan lagi berdasarkan UU di Perancis umat Islam memiliki hak untuk melakukan hal ini. Menteri Dalam Negeri Perancis Claude Guéant menjelaskan permusuhan Perancis dengan Islam. Ia mengatakan, banyak kesulitan yang ditimbulkan Islam bagi Perancis seperti label halal, shalat jamaah di jalan dan penolakan umat muslim memakai kolam renang bersama.

Menteri Dalam Negeri Claude Gueant dituduh Islamphobia dan mempermalukan Perancis setelah mengatakan bahwa populasi Muslim yang meningkat di negara itu menghadirkan masalah. Komentar tersebut dikemukakan pada malam debat di dalam partainya, UMP, tentang Islam dan sekulerisme di Perancis.

Debat yang diorganisir oleh pemimpin partai Jean-Francois Cope itu sendiri kontroversial, dengan banyak tokoh partai yang menemukan alasan untuk tidak hadir, termasuk Perdana Menteri Francois Fillon. Dalam debat tersebut diajukan 26 usul, termasuk kemungkinan hukum yang melarang orang untuk menolak dokter karena jenis kelamin atau agama mereka.

Para pemimpin Muslim menolak untuk hadir dalam debat itu. Fouad Alaoui, presiden Persatuan Organisasi Islam di Perancis, mengatakan bahwa komentar Gueant "sekali lagi menunjukkan bahwa logika dari Front Nasional yang ekstrim kanan telah mengambil alih."

"Pertumbuhan penganut dan jenis praktik tertentu menghadirkan masalah. Jelas bahwa pelaksanaan sholat di jalan mengejutkan sejumlah orang dan pemimpin agama besar tahu bahwa praktik semacam itu berdampak negatif bagi mereka," ujarnya.

Organisasi Banlieues Respect membagi-bagikan bintang hijau untuk kaum Muslim di distrik-distrik Paris, menyimbolkan stigma yang dirasakan akibat debat UMP. Juru bicara partai Sosialis Benoit Hamon mengatakan bahwa Gueant mempermalukan Perancis. Kelompok kanan bukan memperdebatkan sekulerisme, tapi memperdebatkan Islam. Eva Joly dari Partai Hijau mengatakan Nicolas Sarkozy berusaha untuk mengepung Marine Le Pen di sebelah kanan sebelum pemilihan presiden tahun 2012 dengan meluncurkan kampanye Islamofobis.

SOS Racisme menuntut sang menteri. Pemimpinnya, Dominique Sopo mengatakan komentar itu menstigma sebuah populasi karena asal-usul mereka dengan menarget kaum Arab Muslim. Dia menambahkan bahwa pidato itu lebih buruk dari apapun yang berasal dari Brice Hortefeux, pendahulu Gueant, yang berhasil dituntut karena rasisme saat masih menjabat. Hortefeux tertangkap kamera mengatakan tentang kaum Muslim, "Kalau hanya satu tidak masalah, tapi ketika ada beberapa itu menjadi problematik." Dia kemudian diputus bersalah dan dikenai denda 2,300 pound sterling.

Sementara itu, Undang-undang (UU) Perancis yang melarang pemakaian burqa dan berbagai penutup wajah lain berdasarkan ajaran Islam di tempat-tempat umum berlaku efektif mulai 11 April, kata kantor perdana menteri Perancis. Perdana Menteri Perancis, Francois Fillon mengatakan, "Republik Perancis hidup dalam di sebuah fashion tanpa penutup kepala." UU tersebut menetapkan denda sebesar 150 euro (190 dollar AS) bagi para pelanggar. Orang yang melanggar UU itu dapat diminta untuk melakukan kerja bagi pelayanan publik sebagai bagian dari hukuman atau membayar denda.

UU itu, yang disahkan Oktober lalu, membutuhkan waktu enam bulan untuk sosialisasi sebelum mulai diberlakukan. Hukuman karena memaksakan seseorang untuk memakai burqa juga merupakan bagian yang diatur dalam UU itu. Memaksa seorang perempuan untuk memakai niqab atau burqa dapat dipidana dengan satu tahun penjara dan denda 30.000 euro. Memaksa anak di bawah umur untuk melakukan hal yang sama dihukum dua tahun penjara dan denda 60.000 euro. Pemerintah menyebut pemaksaan semacam itu sebagai satu bentuk baru perbudakan yang tidak dapat diterima di wilayah Republik Perancis."

Penerapan UU itu telah memicu perdebatan tentang kebebasan beragama. Dewan Konstitusi Perancis mengatakan UU tersebut tidak memberlakukan hukuman yang tidak proporsional atau mencegah praktek kebebasan beragama di tempat ibadah. Dewan Konstitusi menegaskan, "UU tersebut sesuai dengan Konstitusi."

"Mengingat kerusakan yang dihasilkan terhadap kehidupan di masyarakat, dan demi menjamin martabat seseorang dan kesetaraan gender, praktek ini, bahkan jika itu sukarela, tidak bisa ditolerir di tempat umum," kata pemerintah Perancis ketika rancangan UU itu dikirimkan kepada parlemen Mei tahun lalu. Anggota parlemen juga menyebut alasan keamanan bagi pelarangan orang menutupi wajah mereka di tempat umum.

Rakyat Perancis mendukung larangan itu dengan perbandingan 4:1, berdasarkan sebuah survei oleh Pew Global Attitudes Project tahun lalu. Sebanyak 82 persen rakyat yang disurvei menyetujui larangan, sementara 17 persen menolak. Itu merupakan dukungan terluas yang ditemukan lembaga think thank yang berbasis di Washington itu di lima negara yang disurveinya. Mayoritas responden juga mendukung larangan burqa di Jerman, Inggris dan Spanyol, sementara dua dari tiga warga Amerika menentangnya, demikian hasil survei lembaga tersebut.

Amnesty International telah berulang kali mendesak Perancis untuk tidak memaksakan larangan itu, dengan mengatakan hal itu melanggar hukum hak asasi manusia Eropa. Larangan tersebut mencakup burqa, yaitu penutup seluruh tubuh yang hanya meninggalkan sedikit lubang untuk wajah, dan niqab, cadar yang menutup seluruh wajah dan hanya hanya menyisakan celah untuk mata. Jilbab, yang menutupi rambut dan leher tetapi tidak wajah, serta kerudung, yang menutup tubuh tetapi tidak wajah, tampaknya tidak dilarang berdasarkan UU tersebut.

Meski kebijakan anti-Islam gencar dilancarkan di Perancis dan negara Barat, namun pesan keadilan dan kebebasan yang disuarakan Islam terus saja terdengar hingga ke Barat dan diterima oleh mereka yang memiliki hati bersih. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pemeluk Islam di Eropa dan Amerika. Salah satu dalih perancang kebijakan Islamphobia di Eropa dan AS dan faktor yang mendorong mereka melecehkan nilai-nilai Islam serta memberlakukan pembatasan ekstra terhadap umat Islam adalah kekhawatiran mereka akan meningkatnya kecenderungan terhadap Islam.

Subscribe to MURTADIN_KAFIRUN

Islamphobia, Alat Politik Penguasa Perancis

Islamphobia, Alat Politik Penguasa Perancis