walikota bogor diteror gereja vatikan

Kebijakan Walikota membuat Surat Keputusan (SK) permanen terkait pencabutan IMB, membuat pihak GKI Yasmin panik dan kalang-kabut. Kegagalan mereka mendirikan bangunan gereja yang menyalahi aturan itu, menjadikannya gelap mata. Upaya politisasi, disinformasi, sampai internasionalisasi dilakukan dengan segala cara.

Bukan main, Walikota Bogor, telah kebanjiran surat-surat dari berbagai negara, lantaran distorsi infomasi yang disebarkan media massa sekuler dan media internasional. Berita yang diplintir itu adalah sebuah upaya pembunuhan karakter terhadap walikota seolah menghalangi orang beribadah, dalam hal ini umat Krisniani.

Usai mengadakan Konferensi Gereja Internasional di Manado, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu, ratusan pendeta Kristen dari berbagai negara pun berkunjung ke Bogor untuk melihat lokasi pembangunan gereja liar yang terletak di Jl. KH. Abdullah bin Nuh tersebut.

Upaya politisasi lainnya adalah mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyikapi GKI Yasmin. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang membela GKI Yasmin ngotot mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadapSBY. Selain Presiden, yang akan digugat ialah Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordiantor Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR, dan Kapolri. Gugatan itu kabarnya akan diajukan pada 2012 ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Konyolnya, Ketua Dewan Pembina YLBHI meminta presiden mengeluarkan Kepres kepada Mendagri untuk melaksanakan putusan MA.

Yang bikin miris lagi adalah ketika sejumlah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI)Diponegoro, bertandang ke Kepausan di Vatikan (Sabtu, 10 September 2011). Mereka menemui Presiden Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, Kardinal Jean-Louis Tauran. Terbetik kabar, rombongan yang dipimpin Ketua Umum PB HMI Dipo Noer Fajrieansyah, menjelaskan bahwa kasus GKI Yasmin Bogor bukan konflik antar umat beragama, melainkan murni bermotif politik yang mengatasnamakan agama.

Dari pengaduan soal Gereja Yasmin, Pusat Dewan Gereja-gereja Se-Dunia (DGD) mengutus Walter Atlman ke Kota Bogor, Selasa, 11 Oktober 2011. Dalam kunjungannya selama 20 menit itu, Walter Atlman menyampaikan dukungan dan solidaritas dari seluruh gereja anggota DGD kepada jemaat GKI Yasmin.

Dia juga bilang, diskriminasi atas GKI Yasmin mendapat perhatian besar dari lembaga-lembaga HAM (Hak Asasi Manusia) dunia seperti Human Rights Watch, Amnesty International Uni Eropa, dan Komisi Tinggi HAM PBB.

Dalam pertemuan di Kantor MUI Pusat, rombongan dari pemerintah kota Bogor yang dipimpin langsung oleh Walikota Diani Budiarto, didampingi oleh Ketua MUI Bogor KH Adam Ibrahim, Ketua Forkami Ahmad Iman, menemui Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin dan petinggi MUI lainnya. Menyikapi persoalan GKI Yasmin, KH Ma’ruf Amin menilai permasalahan ini memiliki modus yang sama dengan peristiwa Ciketing di Bekasi. Pada kasus Ciketing, pihak HKBP juga mendesak Presiden SBY agar mengeluarkan statemen, tak ubahnya GKI Yasmin yang menggunakan pola yang sama.

MUI juga berjanji akan segera mengeluarkan surat kepada Mendagri, Kejaksaan Agung, Kementerian Agama dan Kapolri. KH. Ma’ruf Amin mengatakan surat tersebut disiapkan, karena saat ini terdapat pemberitaan yang tak seimbang. Ia juga mengusulkan relokasi sebagai solusi untuk mengatasi polemik ini.

Terlalu berat jika beban ini ditumpukan pada Walikota Bogor. Bayangkan, mulai dari elit politik, LSM, ormas, hingga preman bayaran, telah dikerahkan untuk menyerang dan membunuh karakter H. Diani Budiarto, Walikota Bogor kelahiran Bandung 14 Januari 1955 itu.