Kenapa Arah Kiblat Dipermasalahkan Jadi Besar ???

Kenapa Arah Kiblat Dipermasalahkan Jadi Besar ???

Yang jadi besar itu bukan masalahnya tapi dananya yang jadi diperbesar untuk dipermasalahkan.

Baru saja ribut2 rebutan wewenang pemungutan tarif peneng "Halal" yang ditarik dari semua pabrik2 yang ada di Indonesia bukan cuma sebatas pabrik2 makanan saja. Akhirnya urusan stiker "halal" ini dimenangi entah oleh siapa. Tapi tidak puas urusan stiker "halal" maka lanjutannya adalah arah kiblat mesjid2 diseluruh Indonesia.

Kita sama2 tahu, DepAg ini adalah departement yang paling miskin dalam mendapatkan dana dari pemerintah. Meskipun sebenarnya termasuk yang paling banyak dalam mengutib dana dari masyarakat. Namun dana masyarakat yang dikutibnya bukanlah berupa pajak sehingga bisa dikorupsi seenaknya tanpa takut jadi masalah besar dalam negara. Sehingga DepAg dalam anggaran pemerintah bukanlah tempat menghasilkan dana seperti halnya Pertamina, melainkan lebih merupakan lembaga Sosial dimana justru pemerintah menghamburkan uang tanpa audit formalnya diperiksa.

Kalo esselon atas masih bisa kebagian dana haji, kebagian dana zakat, infak, sadaqoh dll. Tetapi gimana dengan esselon2 dibawahnya ??? Inilah yang biasanya jadi pergunjingan masyarakat, misalnya mau cerai, mau kawin dan mau lain2 yang perlu penghulu, pengadilan agama dll, maka disinilah sumber uang yang tak terhitung banyaknya dan juga tidak pernah diperiksa oleh para penguasa yang berkuasa selama ini, karena sebagai penguasa ada jatahnya tersendiri.

Namun jumlah pegawai DepAg juga makin lama makin membengkak karena meskipun ada larangan penerimaan pegawai negeri baru, tapi kalo urusannya adalah saudara tentu ukhuwah persaudaraan darah lebih kuat daripada sekedar ukhuwah agamanya saja. Dilarang jadi pegawai negeri mereka dititipkan jadi honorer. Tidak digaji pun tetap bisa pungli ke-mana2 hanya membawa nama DepAg saja. Apalagi pengusaha2 kecil yang dipalak urusan makanan Halal tak susah sama sekali.

Urusan arah kiblat yang dianggap kurang benar tentunya bisa di jadikan proyek untuk membenarkannya, dan kalo sudah jadi proyek diseluruh Indonesia, maka proyek ini jadi proyek raksasa karena ada dananya juga besarnya raksasa hanya cuma bermodal kompas dan bacaan2 Yasin saja sudah boleh dikirim jadi utusan pusat untuk memeriksakan arah kiblat dari mesjid2 di-daerah2. Biarkanlah biaya perbaikan mesjid2 di daerah masing2 itu jadi makanan bagi para pegawai2 DepAg di PemDa sana saja. Yang penting di pusat ada kebocoran dana untuk workshop, untuk semintar, dan untuk pertemuan2 ber-hari2 di-hotel2 mewah hanya untuk membicarakan cara2 memperbaiki arah kiblat yang pasti selalu salah sedikit arahnya.

Oleh karena itulah, masalah arah kiblat semua mesjid2 di Indonesia ini sengaja dipermasalahkan meskipun sang menteri Agama pura2 menganggap tidak perlu dipermasalahkan. Dengan gunjang ganjing dan ribut2 inilah nantinya sang menteri mendapatkan legitimasi politik untuk menekan presiden agar menyetujui kucuran dana untuk DepAg ini karena DepAg adalah Departement yang tidak menghasilkan dana seperti halnya pertamina dan Dep Perdagangan.

Ny. Muslim binti Muskitawati.

Nyonya ini mikirnya duit melulu, kurang ya bayarannya di forum ini? Yang bener itu bukan dipermasalahkan jadi besar soal kiblat. Tapi perlu perhatian yang seksama...